Ruteng, 12 September 2025 – Di tengah angka kasus HIV/AIDS yang masih menjadi tantangan di Manggarai, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengukuhkan pengurus baru Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) periode 2025–2026 di Aula Ranaka. Acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama dalam menanggulangi HIV/AIDS secara terpadu dan kolektif.

Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menekankan pentingnya keberadaan organisasi yang benar-benar memberi solusi.

“Tidak ada organisasi yang dibentuk hanya untuk ada begitu saja. Organisasi itu harus hadir untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak, akan muncul pertanyaan: apakah organisasi itu masih perlu dipertahankan?”

Menurut Bupati, prinsip itu berlaku bukan hanya untuk NGO, tetapi juga lembaga pemerintahan.

Bupati Manggarai menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak boleh dibebankan hanya kepada sekretariat KPAD.

“Kalau angka kasus meningkat, itu bukan urusan sekretariat saja. Itu tanggung jawab semua pihak yang tergabung dalam komisi ini.”

Ia juga menekankan pentingnya pembiayaan yang jelas dan teratur. Bagi Bupati, alokasi anggaran yang baik mencerminkan keseriusan.

Bupati menyoroti pergeseran pola penularan HIV/AIDS di Manggarai. Kasus tidak lagi terkonsentrasi pada kelompok yang rentang terhadap penularan, tetapi sudah merambah ke pelajar, mahasiswa, dan kelompok muda.

“Ini artinya kita harus berpikir dengan cara-cara baru untuk menjangkau kelompok lain.”

Perubahan tren ini menunjukkan betapa dinamisnya persoalan HIV/AIDS. Jika dulu penanggulangan cukup fokus pada kelompok tertentu, kini strategi harus diperluas agar sesuai dengan realitas baru.

Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya rapat koordinasi yang lebih mendalam.

“Saya minta dibuat rapat koordinasi satu hari penuh, agar semua pihak bisa mengukur masalah secara baik, dan menentukan langkah konkret.”

Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga organisasi perempuan, kelompok keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas pendukung sebaya. Semua unsur dipandang penting untuk menghadirkan solusi bersama, karena HIV/AIDS bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga isu sosial dan kemanusiaan.

Nilai Kemanusiaan sebagai Landasan

Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelayanan terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) harus selalu berpijak pada nilai kemanusiaan.

“Dari mana pun asalnya, siapa pun orangnya, sepanjang dia datang untuk dilayani, dia adalah manusia yang harus kita layani dengan baik.”

Pesan ini menjadi peneguhan bahwa KPAD Manggarai bukan hanya alat birokrasi, tetapi sebuah wadah kemanusiaan.

Pengukuhan kepengurusan baru ini diharapkan menandai titik awal komitmen yang lebih kuat. KPAD Manggarai dituntut bukan hanya mengurangi angka kasus HIV/AIDS, tetapi juga mengakhiri stigma dan diskriminasi, memperluas akses layanan kesehatan, dan memastikan keberadaan organisasi ini relevan serta berdampak nyata bagi masyarakat.