MANGGARAI, 9 Juli 2026 – Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A. menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Manggarai, Kamis (9/7/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Hery menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai atas kerja sama dan komitmen selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut.

“Pembahasan yang telah dilaksanakan menghasilkan kesepahaman bersama yang menjadi landasan bagi penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan bahwa penetapan peraturan daerah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, hasil yang telah dicapai tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

“Semoga kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD terus terjalin dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Manggarai yang semakin maju dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Bupati.

Pada bagian akhir Sidang Paripurna ke-15, pimpinan sidang paripurna Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.

Ia berharap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tersebut dapat menjadi dasar dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (*)