Ruteng – Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, S.H membuka secara resmi kegiatan Advokasi Lintas Sektor Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Aula Efata Ruteng, Kamis (07/04).
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kupang.
Dalam sambutannya, Wabup Heri menegaskan bahwa keamanan pangan dan pengawasan obat, merupakan komitmen negara dalam menjamin keselamatan masyarakat.
Dikatakan, diduga kuat banyak obat dan makanan telah menyebarluas di tengah masyarakat yang tidak steril, ketika tidak diawasi dengan baik maka akan berdampak pada kesehatan.
Wabup Heri juga meminta kepada Dinas terkait untuk melakukan pengawasan, juga yang penting adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait makanan yang layak dan tidak layak konsumsi juga dampaknya.
“Sehingga orang yang menangani itu harus ahli di bidangnya, supaya bisa dibuktikan secara akademis apakah makan dan obat itu apakah sesuai standar atau tidak” katanya.
Wabup Heri juga meminta komitmen semua pihak dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan.
“Kita harus tahu soal, kalau sudah tahu soal kita harus siapkan skenario penyelesaian soal, ada ahlinya, ada peralatan, di sebelahnya ada komitmen kita untuk menyelesaikan soal itu” ujarnya.
Untuk desa yang menjadi contoh, Wabup Heri menegaskan harus ada tanda atau bukti sehingga nantinya akan menjadi panutan untuk desa-desa yang lain.
“Atas nama Bupati Manggarai dan rakyat Manggarai tentu kami member apresiasi kepada teman-teman dari Balai POM Kupang dan seluruh jajaran yang hadir dan tentunya tetap hadir bersama kami dalam program seperti ini, dan semoga bermanfaat untuk masyrakat Manggarai.
Sebelumnya, Kepala BPOM Kupang Tmaran Ismail menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda nasional Badan POM yang merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
“Kegiatan ini akan berbasis di desa, sehingga kita mengharapkan kapasitas desa meningkat terkait dengan pengawasan obat dan makanan, khususnya pangan pada acara ini,” katanya.
Ia mengatakan, makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga kesediaan, keamanan, mutu dan kelayakannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu perlu dipenuhi.
Untuk itu penting adanya kerja sama, bersinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa mencapainya.
Ia menambahkan, Balai POM di Kupang menetapkan 3 Kabupaten untuk diintervensi, salah satunya Kabupaten Manggarai.
“Harapan kami, kegiatan ini menjadi kegiatan awal di Kabupaten Manggarai dan kita hanya bisa mengintervensi 2 Desa, yakni Desa Iteng dan Desa Bulan,” ujarnya.
Ismail berharap agar desa lain bisa dilaksanakan melalui sistem repllikasi program yang ada, sehingga penguatan kapasitas desa terkait dengan pengawasan keamanan pangan bisa diimplementasikan di semua desa.
Sebab, Balai POM Kupang kata dia tidak bisa mengintervensi desa yang sangat banyak di NTT.
“Ini sangat penting, sebab pangan tidak hanya ketersediaannya saja, tetapi pangan itu bisa dan sangat mempengaruhi bagi kesehatan, perekonomian dan sebagainya,” pungkasnya.
“Untuk itu kami mengharapkan kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan masyarakat di sana utun bisa proaktif di sana kegiatan tersebut” tutupnya. (Tim Prokopim)
