“Diharapkan bahwa, dengan menggunakan aplikasi Siskeudes ini, Pemerintah Desa bisa membuat pertanggungjawaban dengan cepat dan akurat. Sehingga opini atas LKPD berikutnya tidak mengalami penurunan, karena pertanggungjawaban keuangan desa tidak dilampirkan.” Kata Wakil Bupati, mengingatkan tentang peran pertanggungjawaban laporan keuangan Desa, terhadap opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh Kabupaten Manggarai tahun ini.
Wakil Bupati Manggarai, Drs. Victor Madur membuka kegiatan Workshop Evaluasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes, untuk Aparat Desa Se-Kabupaten Manggarai, bertempat di Hotel Revayah, Carep pada Rabu (13/11/2019). Saat membuka kegiatan Wakil Bupati mengingatkan para Aparat Desa akan pentingnya memahami penerapan aplikasi Siskeudes 2.0, demi tercapainya pertanggungjawaban keuangan yang cepat dan akurat.
“Diharapkan bahwa, dengan menggunakan aplikasi Siskeudes ini, Pemerintah Desa bisa membuat pertanggungjawaban dengan cepat dan akurat. Sehingga opini atas LKPD berikutnya tidak mengalami penurunan, karena pertanggungjawaban keuangan desa tidak dilampirkan.” Kata Wakil Bupati, mengingatkan tentang peran pertanggungjawaban laporan keuangan Desa, terhadap opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh Kabupaten Manggarai tahun ini.
Tambahnya, mengingat tantangan pengelolaan keuangan yang semakin besar, dan masih kurangnya SDM yang mumpuni akan pemahaman sistem keuangan desa, maka perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar secara saksama. Sehingga, pengalaman yang didapatkan dapat diimplementasikan di desa masing-masing.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati Victor menegaskan kepada jajaran pemerintah daerah dan desa, untuk terlibat aktif dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan Desa. Katanya: “Sudah banyak kasus-kasus penyelewengan keuangan Desa yang pada akhirnya menjadi pesakitan dan masuk penjara. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi.”
Informasi Hasil Evaluasi
Adapun aspek-aspek yang dievaluasi pada implementasi Siskeudes V2.0, yang dihimpun dari handout workshop BPKP, antara lain: Kesiapan Regulasi, Komitmen Pemerintah Daerah, Satgas Siskeudes Tingkat Pemda/Kecamatan, Forum Komunikasi dan Diskusi Siskeudes via Medsos, Pembentukan Klinik Desa di Pemda, Pelatihan Siskeudes bagi Admin dan Supervisor Kecamatan, Pelaksanaan Bimtek ke Perangkat Desa, Jumlah desa yang sudah menyusun APMDes dengan Aplikasi, dan Jumlah APDes TA 2019 yang sudah dikompilasi oleh Pemda.
Berdasarkan Evaluasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih ada dua aspek yang belum ada, yakni: Satgas Siskeudes Tingkat Pemda/Kecamatan dan Pembentukan Klinik Desa di Pemda.
Keberadaan Satgas Siskeudes Tingkat Pemda/Kecamatan pada Kabupaten Manggarai belum terbentuk. Tugas admin masih dipegang oleh Kasi Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Pembangunan Desa dan Staf Pelaksana pada Dinas DPMD Kabupaten Manggarai. Aktivitas yang dilakukan admin yaitu menyiapkan database, menyiapkan parameter, membagi peran user desa dan menyiapkan password user Siskeudes.
Sementara, aspek Pembentukan Klinik Desa di Pemda, belum tersedia tempat khusus untuk konsultasi aplikasi Siskeudes bagi perangkat Desa. Konsultasi masih dilakukan di ruang rapat Dinas DPMD Kabupaten Manggarai.
Hadir juga dalam kegiatan itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Dikdik Sadikin, Ak., M.Si.; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Hasoloan Manalu, S.E., M.M.; Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTT, Drs. Dominikus Savio Yempormase, M.H.; Kepala Subauditorat NTT 1, Amin Adab Bangun, S.E., Ak., M.Si; Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemda Perwakilan BPKP NTT, Mohamad F. Kurniawan; Pengendali Teknis BPK Provinsi NTT, Suandi, S.E., Ak., M.Si; Kepala Dinas DPMD Kabupaten Manggarai, Drs. Siprianus Jamun; dan jajaran Aparat Desa Se-Kabupaten Manggarai. (YJ)
Tim Humaspro Manggarai
