Ruteng – Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, S.E., M.A. dan Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, S.H. mendampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat melakukan tanam perdana “Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) Mandiri Pola Kemitraan” di Desa Nao, Kecamatan Satarmese Utara pada Selasa, 19 April 2022.
Dalam sambutannya, Bupati Hery menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat di Desa Nao yang berpartisipasi dalam program TJPS ini.
“Terima kasih karena sebagian dari kita yang sudah menyediakan waktu untuk program tanam jagung panen sapi ini. Kita mulai bersama-sama beberapa waktu lalu untuk membersihkan lahan ini saya kira bukan hal yang mudah,” katanya.
Dijelaskan, dengan program TJPS perkiraan hasilnya panen jagung bisa sampai 7 ton untuk 1 hektar lahan; bahkan di beberapa wilayah hasil panen dapat mencapai 11 ton.
“Katakan 8 ton, kita jual Rp 3.000/kg, maka akan mendapatkan uang 24 juta rupiah. Kalau biaya kerja, pupuk dan lain-lain Rp 7 juta, maka keuntungan yang diperoleh Rp 17 juta. Nah uang Rp 17 juta itu bisa digunakan untuk beli sapi, itu yang dimaksud dengan program TJPS. Bukan tanam jagung, yang tumbuh lagsung sapi,” ujarnya.
Bupati Hery meminta para petani yang masuk dalam program TJPS untuk bekerja serius. Dirinya juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kerja kolaborasi.
“Hari ini baru kita omong jagung, kalau jagung berjalan baik, dalam diskusi kami dengan Bapa Gubernur beberapa hari ini, mungkin saja direplikasikan ke komoditas lain nanti, tapi jalan dulu jagungnya,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Lecky Frederich Koli menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang ikut terlibat dalam merintis program TJPS Mandiri di Kabupaten Manggarai.
Dirinya meminta agar tidak ada dikotomi bahwa ini adalah program Provinsi. Menurutnya ini program Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten), untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pangan dan ekonomi.
“Satu sudah kita pemerintah ini, kalau ada yang menjadi kewenangan Pa Gubernur maka Pa Gubernur yang turun tangan, begitu juga Pa Bupati. Tetapi di lapangan kita harus satu, supaya bisa menggerakan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk bisa mengubah NTT menjadi lebih baik,” katanya.
“Kami memberikan salam hormat dan apresiasi kepada Pa Bupati yang hari ini sudah memulai suatu langkah kecil untuk satu design yang besar,” tambahnya.
Saat ini pemerintah menerapkan program TJPS pola kemitraan yang merupakan satu instrumen yang dapat membangun ekosistem untuk menyelesaikan 2 hal, yakni persoalan pembiayaan pembangunan pertanian untuk para wirausaha mandiri atau petani; dan persoalan pemasaran hasil yang sudah sekian lama tidak diselesaikan.
Dijelaskan, TJPS Pola Kemitraan ini sengaja dirancang atas arahan Gubernur NTT dan sudah dibahas bahkan dilaksanakan di beberapa kabupaten dan nampaknya akan memberikan satu pendekatan pembangunan yang sifatnya kolektif, kompherensif, terintegrasi, untuk mampu menyelesaikan persoalan sosial ekonomi yang sudah lama dialami oleh semua Kabupaten di Provinsi NTT.
“Kita berharap agar dukungan dari semua pihak agar betul-betul program yang dirancang ini teruji di lapangan memiliki satu efektivitas dan efisiensi usaha tani, sehingga mampu menjadi satu energi yang besar untuk mengangkat daya ungkit dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesahatan, dan lainnya” katanya.
TJPS, jelas dia, merupakan satu filosofi untuk melakukan integrasi antara pertanian dan peternakan. Tujuannya untuk membangun ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, supaya masyarakat pertanian dan wirausaha mandiri punya ketahanan ekonomi yang lebih panjang dari biasanya.
Ia meminta petani agar menyisihkan sedikit keuntungan hasil panen untuk membeli ternak, seperti ayam dan kambing. Karena makanan yang diberikan dari hasil tani jagung.
Hal itu juga untuk menjaga ketahan ekonomi masyarakat pada saat belum musim panen, dengan cara beternak.Ia menegaskan, dalam program TJPS, produksi tidak boleh kurang dari 7 ton dalam 1 hektar lahan, sebab semua pupuk yang dipakai adalah pupuk non subsiidi baik urea maupun NPK.
Untuk memudahkan petani, Pemerintah akan menyiapkan hebrisida, ada untuk pembukaan lahan dan ada hebrisida yang sifatnya seleksif untuk digunakan pasca penanaman juga ada pestisida untuk mengendalikan ulat rayap.
“Itu sudah siapkan untuk nanti para petani bisa gunakan sekaligus kita mempersiapkan biaya tenaga kerja yang sudah kita perhitungkan setara dengan kebutuhan satu bulan 100 kg untuk rumah tangga yang bersangkutan selama 3 bulan masa produksi, dengan tujuan agar semua petani yang bekerja di sini tidak perlu ke luar dari kampung untuk memenuhi kebutuahan pangannya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sampai kapan pun kalau kita tidak mengubah pola pembangunan yang dikerjakan oleh Gubernur dan Bupati tidak akan menyelsaikan masalah kemiskinan.
“Faktor biaya yang sering menjadi kendala, maka kita pecahkan dengan pendekatan sektor pertanian dengan KUR, di situ kita biaya untuk semua perserta itu minimal setengah. Pembiayaan yang diberikan tidak terbatas jumlahnya, sesuai kebutuhan petani dan luas lahan yang disiapkan,” jelasnya.
Dijelaskan, bahwa program TJPS juga akan menyelesaikan persoalan pemasaran yang selama ini menjadi kendala bagi para petani. Sebab apabila ini tidak diselesaikan maka akan ada rasa pesimisme dari para petani.
Sebab itu, dalam program TJPS, pemerintah siapkan off taker atau perusahan yang akan membeli semua hasil produksi jagung yang ditanam oleh masyarakat. Harga juga sesuai harga pasar, tetapi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat pemerintah batasi harga minimum Rp 3.200/kg.
Kendati saat panen harga pasar di bawah batas minimum, off taker tetap membeli dengan harga Rp.3.200/kg.
“Kita sudah analisis, Rp3.200 itu dari aspek ekonomi sudah terpenuhi, petani sudah untung ketika menjual dengan harga itu, tetapi kalau harga pasar saat itu lebih tinggi maka bonus bagi petani,” ujarnya.
“Pola ini yang kita sebut sebagai ekosistem pembiayaan TJPS pola kemitraan dan semua masyarakat bisa ikut di dalamnya untuk memanfaatkan semua lahan tidur, untuk bisa menjadi lahan produktif, tetapi kita akan dorong untuk bisa meningkatkan kapasitas ekonomi. Itu juga akan berdapak pada ekonomi daerah yang bersangkutan,” tutupnya.
Dalam kegiatan itu, Bank NTT juga menyerahkan secara simbolis bantuan biaya kepada masyarakat yang masuk dalam program TJPS. (Tim Prokopim*)
